Dialog Publik KAMMI Sumut, “Wajarkah Kenaikan Iuran BPJS 100%?”

sentralberita|Medan~Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Utara (KAMMI Sumut) menggelar dialog publik yang bertemakan, “Wajarkah Kenaikan Iuran BPJS 100%?” di Warung Kopi Incek, beralamat di Jalan Amaliun Medan Kota.

Adapun yang menjadi narasumber dalam dialog tersebut Direktur Wilayah Sumut-NAD Dr. Mariamah, M.Kes, dan Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, S.T, M.M yang sebelumnya turut membidani lahirnya BPJS semasa bertugas sebagai Tenaga Ahli DPR RI Periode 2009 – 2019. Dan dialog tersebut di moderatori oleh Wira Putra, S.S yang menjabat Kabid DKP PW KAMMI Sumut.

Kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan oleh presiden tanggal 24 Oktober 2019 mengundang kekisruhan dikalangan masyarakat. Sebab pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat selama ini di rumah sakit belum mencukupi. Dan kenaikan iuran tersebut dianggap hal yang tidak wajar.

Hendro menilai terbitnya PP Nomor 75 dianggap lepas tangan sebagai kepala negara sehingga rela menaikkan iuran tersebut. Mengapa pemerintah tidak berupaya mencari sumber lain untuk menutupi defisit anggaran BPJS.

“Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2019 sebagai tanda pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. Karena masih banyak sumber lain yang seharusnya digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Seperti dana CSR dari beberapa perusahaan BUMN, pajak rokok dan sebagainya, Ungkap Hendro Susanto.

Oleh karena itu, PP Nomor 75 tahun 2019 itu harus di cabut agar tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah publik. Kemudian pemerintah seharusnya menjalin komunikasi dengan negara-negara maju agar mengerti bagaimana sistem menjalankan BPJS di luar negeri, tambah Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Dr. Mariamah, M.Kes menjelaskan kenaikan iuran tersebut hal yang wajar. Sebab penyakit yang diderita masyarakat Indonesia tahun 1990-an berbeda dengan penyakit 2000-an. Kalau 1990-an penyakitnya sekitar DBD dan infeksi. Sedangkan diatas tahun 2000-an penyakitnya sudah beragam. Dan semua penyakit tersebut ditanggung oleh BPJS. Ditambah lagi keterbatasan BPJS dalam melakukan audit terhadap Rumah Sakit. BPJS hanya berwenang melakukan audit claim, tidak sampai melakukan audit medis.

“Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tugas BPJS hanya sebagai operator dalam pemerintah. Kedua, penyakit yang diderita masyakat sekarang ini sudah beragam dan ditanggung oleh BPJS sepenuhnya. Ketiga, adanya dugaan fraud yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dan kita memiliki keterbatasan dalam mengontrolnya, tutur Mariamah.

“Pemerintah dan BPJS saat ini sudah gencar melakukan tindakan promotif dan preventif. Agar kedepan masyarakat semakin sehat, dan yang akan berobat ke rumah sakit semakin berkurang jumlahnya, tambahnya.

Diakhir dialog tersebut, Wira Putra yang bertugas sebagai moderator menegaskan bahwa kedepan KAMMI akan membuat rekomendasi analisis dan kajian untuk mendorong pemerintah agar berupaya mencari sumber lain untuk menutupi defisit anggaran BPJS. Dan KAMMI bersedia mengawal Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang baru kedepan agar tepat sasaran.(SB/01)

Comments