FOKAL IMM Sumut Tak Ingin Hasil Pemilu Serentak Disikapi Berbeda

sentralberita|Medan~Ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL-IMM) Sumut, Sahlan Marpaung mengharapkan mahasiswa saat ini jangan bosan, namun teruslah mengawal proses demokrasi ke depannya.

“Teruslah bersikap kritis atas berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dan terhadap pengambilan keputusan politik di legislatif yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Namun kalau aksi harus turun ke jalan hendaklah dilakukan dengan damai dan tidak anarkhis,”ujarnya, Senin (14/10/2019).

Ketua Fokal Sumut ini dimintai pendapatnya terkait maraknya aksi turun ke jalan akhir-akhir ini dan rencana pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 yang rencananya berlangsung, Minggu (20/10/2019).

Terkait rencana pelantikan Presiden , Sahlan Marpaung selaku Ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL-IMM) Sumut menyambut dengan senang hati dan berharap bisa berlangsung tertib, aman, dan damai sehingga menjadi citra bagi bangsa ke dunia internasional bahwa Indonesia secara politik aman dan stabil.

“Kita tidak mau Pemilu serentak Legislatif dan Presiden yang sudah terselenggara dengan menghasilkan DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan wakil presiden RI disikapi secara berbeda oleh masyarakat,”ujarnya.

Hasil Pemilu Legislatif sudah dilantik, ya presidennya pun dilantik jugalah. Jangan hasil untuk legislatif bisa diterima sementara hasil untuk pilpres ditolak, katanya.

Persoalan tuntutan masyarakat atas ketidakpuasan kinerja pemerintah harus dipisahkan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden
.

Masalah UU KPK dan UU lainnya yang dianggap tidak aspiratif, prosesnya sebaiknya mengikuti sistem ketatanegaraan yang sudah diatur.

“Kita tidak mau lagi terus jatuh korban anak bangsa hanya karena gerakan aksi massa yang sering disusupi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi

Mari kita berjiwa besar untukk bisa menerima hasil pemilu serentak yang sudah mengeluarkan biaya yang cukup.

Bagi mahasiswa teruslah mengawal demokrasi kita ke depan dengn terus bersikap kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan politik di legislatif yang dianggap tidak pro rakyat
.

“Kalaupun aksi ke jalan harus dilakukan hendaknya dengan damai dan tidak anarkhis, gunakan prosedur hukum yang ada jika terlihat ada penyimpangan hukum yang terjadi,”ujar Sahlan.

Comments