Belum Bekerja DPRD Sumut Periode 2019-2024 Telah Nikmati Fasilitas Rp.2,8 Milyar!!
sentralberita|Medan~DPRD Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik pada Senin 16 September 2019 telah menerima fasilitas uang pajak Rakyat sebesar Rp.2.817.570.400.00,-
Nilai ini adalah jumlah penawaran setelah ditenderkan dari semula senilai Rp.2.973.750.000.00,- ujar Rurita Ningrum Direktur Eksekutif FITRA Sumut, melalui Siaran Persnya, Kamis ( 19/09/2019).
Ini artinya uang pajak rakyat sudah dinikmati oleh wakil rakyat sebelum wakil rakyat (DPRD) tersebut bekerja sama sekali dan belum melakukan apa-apa.
Bayangkan saja nilai Total Pakaian Dinas sebanyak 4 (empat) stel adalah senilai Rp. 1,713,910,000.00 dengan rincian berbeda-beda harga pada setiap jenisnya (data terlampir). Berarti rata-rata anggota Dewan menerima fasilitas pakaian Dinas sebesar Rp.17.139.100.00,-
Sedangkan Total anggaran untuk pengadaan Pin emas anggota DPRD Sumut adalah sebesar Rp1.103.660.400.00,- atau setiap anggota DPRD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.11.036.604.00,- dari uang pajak rakyat.
Walaupun bila dicermati dengan seksama atas hubungan langsung atas manfaat dari fasilitas anggaran yang diberikan kepada DPRD Sumut periode 2019-2024 yang tidak ada hubungannya sama sekali terhadap anggaran berbasis kinerja.
“Kita semua berharap marwah DPRD Sumut nantinya terjaga dengan baik dengan adanya Lencana Emas yang difasilitasi oleh rakyat Sumut ini,” ujar Rurita Ningrum,
Jangan ada lagi anggota DPRD yang di“Sekolah”kan oleh KPK, atau malas-malasan hadir mengikuti rapat-rapat pembahasan kebijakan anggaran yang pro kepada rakyat miskin dan marginal, harapnya.
Karena begitulah rakyat telah memfasilitasi bukan hanya Lencana Emas tetapi juga pakaian Dinas yang nantinya dapat digunakan oleh anggota Dewan untuk bekerja, belum lagi mobil dinas, Biaya sewa rumah dan biaya-biaya perjalanan dinas yang sepenuhnya ditanggung oleh Pajak rakyat yang tertampung dalam APBD setiap tahunnya, Jelasnya.\
Direktur Eksekutif FITRA SUMUT ini menyampaikan, rakyat dan FITRA Sumut akan memantau Kinerja Anggota DPRD Sumut selama lima tahun kedepan, kita akan lihat anggota DPRD mana yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat melalui fungsi DPRD Budgeting dan Legislasi, termasuk anggota DPRD yang selalu aktif melibatkan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, bagaimana pun Daulat Rakyat atas Anggaran, ujar Rurita Ningrum. (SB/01)
