Tutup Mata Persoalan Masuknya listrik, IMM : Komisi A DPRD Sumut Sudah berbuat apa… ?

sentralberita|Medan~Pemuda Desa Gunung Melayu, Dusun III Bukit Kijang Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Ridho Suwarno menagih janji DPRD Sumatera Utara Periode 2014-2019 dalam hal ini Komisi A yang saat ini dipimpin oleh Muhri Fauzi Hafiz, MM .

Pasalnya, Komisi A DPRD Sumatera Utara yang diharapkan mampu mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak perkebunan PT London Sumatera dan PT PLN Area Wilayah Sumatera Utara. Faktanya hari ini terkesan tutup mata atas persoalan masuknya listrik ke Dusun Kampung Melayu, Kabupaten Asahan.

“Bang Muhri sebagai Ketua Komisi jangan asik ribut tak produktif di media lah, fokus saja di Komisi yang Abang bidangi dan selesaikan periode ini dengan Husnul Khotimah”. Tantang Ridho Suwarno, Mantan Ketua Umum PC IMM Kota Medan ini

DPD IMM Sumatera Utara melalui Bidang Lingkungan Hidup dan Agraria secara resmi telah menyurati Komisi A DPRD Sumatera Utara pada bulan Maret 2019 lalu, agar memanggil Pihak PT Lonsum dan PT PLN Area Sumatera Utara perihal Mohon Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan faktanya sampai hari ini tidak diindahkan, sementara persoalan listrik merupakan Hak Dasar Masyarakat yang harus disikapi serius.

“Benar, selain sudah kita kirim dua kali surat secara resmi dalam Aksi Unjuk Rasa Damai ke DPRD Sumut beberapa bulan yang lalu juga kita sampaikan bahwa Komisi A harus segera melakukan langkah-langkah konkrit sesuai kewenangannya atas Persoalan masuknya listrik karna dinilai terbentur dengan lahan Perkebunan PT Lonsum dan Sekretaris Komisi A merespon baik dan akan segera mengagendakan RDP dengan Pihak terkait”. Terang Zikri Azizan Lubis, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Sumatera Utara

Sambung Zikri “Perkebunan PT PP London Sumatera Utara (LONSUM) harus menghormati Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastuktur Ketenagalistrikan” Listrik sebagai Hak Dasar Masyarakat harus disikapi srius tanpa memandang keuntungan kelompok dan warna politik mengingat di 17 Agustus 2019 nanti kita sudah merdeka 74 tahun dan juga harus Merdeka dari Kegelapan, tutup Zikri. (SB/01).

Comments