KPPU Putuskan Bersalah Tiga Pengusaha Bangun Jalan Nasional Wilayah I Sumut


Dr M Afif Hasbullah, SH, MHum sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, SE, ME dan Kodrat Wibowo, SE, PhD. masing-masing sebagai Anggota Majelis membacakan putusan terhadap pengusaha jasa konstruksi di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto Medan Selasa (20/8)

sentralberita|Medan~Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bersalah terhadap tiga pengusaha dan Pokja Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 dan satu pengusaha dikenakan denda Rp1,8 miliar. Hadir di sana Ketua KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak.

Keputusan itu ditetapkan pada sidang di Kantor KPPU WIlayah I Jalan Gatot Subroto Medan Selasa (20/8) yang dihadiri Majelis Komisi terdiri dari Dr M Afif Hasbullah, SH, MHum sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, SE, ME dan Kodrat Wibowo, SE, PhD. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Mereka telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 13/KPPU-L/2018tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)

Perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai terlapor I; PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai terlapor II; PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai terlapor IV.

Paket pekerjaannya pembangunan jalan Balige By Pass pada Satelit pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp30 miliar.

Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Karya Agung Pratama Cipta, PT Swakarsa Tunggal Mandiri dan PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri.
Tentang oleh

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender a quo, tetapi fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan uantuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender a quo.

Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran diantara para terlapor membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender a quo.

Majelis memutuskan terlampir I (PT Karya Agung Pratama Cipta) membayar denda Rp1,8 miliar yang harus disetor ke kas negara. Jika dalam satu tahun tidak membayarnya maka diteruskan ke pidana sesuai pasal 48 dan/atau pasal 49 UU nomor 5 tahun 1999.

Melarang terlapor IV yakni Ahmad Mukhlis (Ketua Pokja) untuk menjadi panitia tender di seluruh wilayah Indonesia selama dua tahun dan Ferry Hizkia (Sekretaris Pokja), Harrison Menjerang, Marthin Andreas Panjaitan (anggota Pokja) serta Rolando Meixon Siahaan (anggota Pokja) selama satu tahun.

Melarang terlampir III (PT Swakarsa Tunggal Mandiri) untuk mengikuti tender jasa konstruksi selama satu tahun dan terlapor III (Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri) untuk ikut tender tiga tahun di seluruh Indonesia. (SB/wie)

Comments