Pilpres 2019 Jangan Lahirkan Orba Gaya Baru

Oleh: M. Alwi Hasbi Silalahi

sentralberita|Medan~Pada tanggal 19 April 2019 mendatang,rakyat Indonesia akan dihadapkan denga Pemilihan Umum yang nantinya akan memilih calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024. Untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan terulang setelah pada tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo yang unggul dengan suara 53,15 % suara berbanding 46,85 % suara Prabowo Subianto.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden nanti diperkirakan akan berbeda dengan yang terjadi 2014 silam, beberapa hal yang menjadi pembeda mulai dari peta dukungan partai politik, posisi Joko Widodo yang hari ini berstatus incumbent, hingga berbagai isu yang muncul ke permukaan baik yang menguntungkan kubu Joko Widodo maupun kubu Prabowo Subianto. Calon wakil presiden pada pemilihan yang akan datang pun berbeda dari tahun 2014, Joko Widodo akan bergandengan dengan Ma’ruf Amin pada nomor urut satu, dan Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada nomor urut dua.

Terlepas dari persoalan siapa yang akan bersaing dengan segala kekuatan yang ada, disini penulis ingin fokus kepada hasil dari pemilihan nantinya. Siapapun yang terpilih, secara pribadi dan mungkin ini menjadi harapan dari orang banyak agar Presiden terpilih nantinya tidak menjadikan Indonesia seperti Orde Baru. Hal ini sangat penting penulis tekankan, karena orde baru dengan gaya baru sangat mungkin terjadi di Indonesia.

Catatan tentang Orde Baru

Melalui ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, Soeharto diangkat sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968 sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983, beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Pemindahan kekuasaan ini juga dikarenakan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang dianggap sebagai sebuah surat pemindahan kekuasaan.

Sejatinya pada periode kepemimpinan presiden Soeharto yang disebut Orde baru itu, ada banyak gagasan pembangunan yang mencapai hasil maksimal. Program rencana pembangunan lima tahun yang berkesinambungan hingga puncaknya Indonesia dapat melakukan swasembada pangan. Namun hal itu agaknya tidak cukup sebagai penutup dosa-dosa yang terjadi di era sebelum reformasi itu.

Saya ingin bahas khusus gaya otoriter yang menjadi ingatan terbesar tentang Orde baru. Pada periode itu pemerintah mengambil alih hampir setiap hal di kehidupan masyarakat, terlebih pada persoalan hal berekspresi dan berpendapat di muka umum. Hal ini menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi masyarakat pada resmi Orde baru yang lalu.

Dalam jurnal berjudul “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi yang ditulis Pratikno menjelaskan bahwa kekerasan adalah Instrumen utama yang dipakai Orde baru dalam mencapai kestabilan politik. Untuk keperluan tersebut, sejumlah badan intelejen kemudian dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat, seperti BAIS (Badan Intelejen Strategis) yangterdiri dari unsur- unsur tentara, BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang banyak diisi oleh orang sipil, institusi pendidikan seperti, Lembaga Sandi Negara, atau Jaksa Agung Muda bidang intelijen.

Menolak Orba Gaya Baru

Catatan yang dikemukakan Pratikno diatas merupakan representasi dari otoriternya Soeharto dalam memimpin negara Indonesia. Karena hal itu tatkala menjadikan kehidupan masyarakat penuh ancaman, hal itu juga menjadikan perkembangan sumber data manusia Indonesia sulit terjadi. Untuk itu siapapun saat ini harus menolak metode tersebut terjadi di era saat ini.

Perjuangan berbagai elemen untuk meraih demokrasi pasca runtuhnya orba harus dihargai dengan senantiasa menolak orba walaupun di rubah dengan sebuah gaya yang baru. Kita tentu tau bagaimana catatan sejarah menjelaskan penumbangan orde baru diisi dengan gugurnya beberapa aktivis mahasiswa saat itu.

Untuk itu penolakan harus disuarakan dengan lantang, dan kemudian diimplementasikan dengan mengawal Presiden dan Wakil Presiden dimasa yang akan datang dimulai dari pada saat pencalonannya. Apapun yang berkenaan dengan semangat kebangkitan Orde baru harus dilawan.

Perkiraan akan adanya upaya membangkitkan semangat Orde baru sejatinya sudah secara nyata dan terang-terangan terjadi, yang paling diingat adalah taggar “enak zamanku toh” dengan menampilkan foto Presiden Soekarno sebagai isyarat adanya gerakan membangun opini bahawa zaman orba lebih baik dari reformasi saat ini.

Beberapa hal yang bisa dilihat untuk mengantisipasi lahirnya pemimpin dengan membawa misi orba gaya baru dimulai dengan track record calon Presiden dan Wakil Presiden, selain itu visi misi yang dibawa ketika menjadi calon. Selanjutnya adalah mengawal siapapun yang terpilih nantinya agar tidak menaikkan semangat orba di era sekarang ini. Semoga kita mendapatkan pemimpin baru yang bukan hanya tidak terkontaminasi orba, tetapi dengan tegas menolak hadirnya orba dengan gaya yang baru sekalipun. (Penulis adalah ketua Badko HMI Sumut)

Comments