‘jaDI’ Dideklarasikan dan MoU dengan Fisip USU

jaDI dideklarasikan sebagai wadah berkumpulnya alumni KPU dan Bawaslu dalam penegakan demokrasi politik di Indonesia, Sabtu (1/12/) di kampus Fisipol USU (f-SB/01)

Sentralberita|Medan~Lembaga Pematau Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia (jaDI) Sumut dideklarasikan berdirinya, Sabtu (1/12/2018) di Kampus Fisip USU. Bersamaan dengan deklarasi yang dihadiri Presedium Nasional  jaDI Juri Ardiantoro itu dilakukan penandatangan MoU dengan Fakultal Ilmu Sosial Politik USU serta diskusi tentang “Problematika Pemilu 2019

Dalam deklarasi jaDI Sumut Direktur Eksekutif jaDI Sumut Nazir Salim Manik, S, Sos, MSP memperkenalkan jaDI Sumut dibentuk 31 Oktober 2018 di Medan, Presidium jaDI Sumut, Nazir Salim Manik, Benyamin Pinem, Potan Edy Siregar, Rahel Sukatendel, Maskharani, Nurlela Djohan, Muhammad Ridwan.

Dihadiri Presedium jaDI Juri Ardiantoro, Ketua KPU Sumut Yulhasni, Dekan Fisipol USU diwakili Hendra Harahap,Kesbang Pol Linmas Sulaiman, calon DPD RI Prof Dr HM Yakub Matondang, MA dan Syamsul Hilal.

Direktur Eksekutif JADI Sumut Nazir Salim Manik memperkenalkan satu persatu pengurus dan pengurus di Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang umumnya alumni-alumni KPU dan Bawaslu dalam kepengurusan yang dibentuk 31 Oktober 2018 di Medan .Deklarator jaDI Sumut sekitar 50 orang dari 33 Kab/Kota se-Sumut yang hadir dalam deklarasi jaDI Sumut.

Dengan penuh canda dan tawa, Nazir Salim mengatakan bahwa JADI sebagai lembaga pemantau Pemilu di dalamnya adalah para alumni KPU dan Bawaslu. “Kami merupakan orang KPU dan Bawaslu baik yang pernah menjadi Ketua maupun anggota, disinilah kami berkumpul dalam melakukan dan menegakkan proses demokrasi,”ujarnya

Dengan pengalaman dan SDM yang dimiliki, jaDI diyakininya menjadi wadah yang dapat menyubangkan pemikiran dan temuan-temuan yang bermanfaat bagi perbaikan Pemilu ke depan sekaligus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, Presedium Nasional Juliardiantoro menjelaskan latarbelakang berdirinya JADI yang didalamnya merupakan kumpulan para alumni KPU dan Bawaslu. Sebagai wadah berkumpulnya para alumni yang sarat dengan pengalaman dan SDM yang telah teruji, Jadi akan cepat berkembang yang hingga saat ini-meski berumur sangat muda sudah terbentuk di 7 Provinsi Indonesia dengan pendanaan swadaya.

Meski dengan dana swadaya, Jadi terus berbuat karena kecintaannya terhadap lembaga KPU dan Bawaslu, demi tegaknya proses demokrasi di Indonesia. jaDI diyakininya akan berkembang, karena selain jutaan alumni KPU dan Bawaslu di Indonesia termasuk para SDM yang pernah bekerja di KPU dan Bawaslu, itu meruapakan bagian dan boleh direkrut dalam gerbong JADI.

Dalam proses kerjanya, JADI tidak hanya sebagai pemantau tapi lebih luas dan harus meluaskan diri dalam proses pendidikan politik, silakan lakukan kerjasama dengan penyelenggara Pemilu, silakakan lakukan pelatihan dan jika perlu penelitian, silakakun bangun kerjasama dengan berbagai pihak guna memabantu tegaknya proses demokrasi yang berkeadilan dan beradab.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini mulai salah kaprah. Kebebasan yang luas terlihat digunakan saling menjelekkan dan merebaknya hoax serta money politik. Hal-hal semacam itu, kata Juliardiantoro akan terjadinya kemerosotan proses demokrasi yang baik dan terarah dalam membangunan pendidikan politik di Indonesia.

“jaDI berupaya membantu mengembalikan proses demokrasi yang sebenarnya bagi masyarakat dengan perannya sebagai wadah berkumpulnya para alumni KPU dan Bawaslu,”ujarnya.(SB/Husni L)

Comments

Tinggalkan Balasan