Forum Mahasiwa Sumut Dukung KPK Tangkap OTT Kepala- Kepala Daerah di Sumut

Ketua IMM, ketua KAMMI, ketua HIMMAH Sumut

sentralberita|Medan~Menyikapi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang baru-baru ini meng OTT kan Remigo Yolando Berutu ( Bupati Phak-Phak Bharat ) terkait kasus dugaan suap fee Proyek di dinas PUPR Phak-Phak Barat.

Pimpinan-Pimpinan Organisasi yang tergabung dalam Forum Mahasiwa Sumatera Utara menyatakan sikap bahwa mendukung dan terus mendorong lembaga anti rasuah ( KPK ) menangani dan lebih serius dalam melakukan upaya pemberantasan Korupsi DI sumatera Utara.

Zulham Hidayah Pardede selaku ketua DPD. IMM Sumatera Utara menyampaikan,” kita tetap mendorong dan mendukung KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Sumatera Utara khususnya yang melibatkan Kepala- Kepala Daerah di Sumatera Utara.

Bukan hanya di Pak-Pak Bharat saja, saya harapkan KPK segera melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap kepala-kepala daerah yang telah kami laporkan barusan atas kasus dugaan korupsi yang diduga terlibatkan  ” Jelas Zulham

Senada dengan itu, Mangaraja Harahap Ketua PW. KAMMI Sumut menambahkan ,” bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota yang diduga terlibat kasus dugaan Tipikor merupakan kegagalan dalam memimpin dan menghambat percepatan pembangunan daerah, ini artinya tidak sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo. Maka dari itu KPK harus mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala- Kepala Daerah Di Sumatera Utara. ” tambah Raja.

Di tempat berbeda saat dikonfirmasi awak media hal diatas dipertegas Abdul Razak Nasution Ketua PW. Himmah Sumatera Utara dengan menegaskan bahwa,” reformasi yang sudah 20 Tahun ini,ami anggap belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Bahwa banyaknya kepala daerah dan Pemimpin-Pemimpin di Sumatera Utara yang terlibat kasus korupsi merupakan kegagalan dalam memimpin.

Untuk itu sebagai wujud konsistensi, kami selaku Organisasi Mahasiswa yang terdiri dari HIMMAH, IMM dan KAMMI akan tetap mendukung dan mendorong percepatan penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap 3 Kepala daerah di Sumatera Utara yang telah kami laporkan 13 Nopember 2018 kemaren demi terciptanya Good Governance yang baik di sumatera Utara. Saya akan terus konsolidasikan ini kepada kawan-kawan organisasi mahasiswa dan masyarakat tentunya untuk mendukung gerakan pengabdian ini.

Kedepan Kita akan membuat Focus Group Discussion terkait hal ini, kemudian hasil diskusi Kita akan Kita bawa ke KPK kembali dengan menggelar mimbar bebas ( demo ) didepan gedung anti rasuah tersebut. ” Tegas Razak mengakhiri wawancara dengan wartawan.

Ditempat berbeda Ketua PKC PMII Sumatera Utara Azlansyah Hasibuan mendukung sebuah Gerakan control sosial yang telah dilakukan kawan-kawan dari Forum Mahasiswa Sumatera Utara.

” Ini adalah pengabdian kepada masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan daerah . PKC. PMII Sumatera Utara akan ikut andil dalam hal Gerakan Pengabdian yang dilakukan kawan-kawan. PMII ya berarti Pergerakan . Termasuk Pergerakan melawan korupsi yakni Pergerakan yang merupakan bahagian dari Jihad Fi Sabilillah.” (SB/01)

Comments