Mark Up Biaya Perjalanan Dinas, Poldasu Tetapkan Lima Anggota DPRD Tapteng Tersangka

Sentralberita|Tapanuli Tengah – Penyidik Direktorat kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan lima anggota DPRD Tapanuli Tengah menjadi tersangka dalam kasus dugaan mark up atau fiktif biaya perjalanan dinas keluar daerah Tahun Anggaran 2016 2017 dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

Hal ini disampaikan  Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja bersama Wakil Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut AKBP Robert Da Costa, Rabu (19/9/2018).

“Ya, ada lima orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan mark up / fiktif perjalanan dinas, kerugian negara diperkirakan 655 juta rupiah,” kata Tatan.

Ia mengatakan modus yang dilakukan kelima tersangka yaitu dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah. Kelima anggota DPRD Tapanuli Tengah yang berstatus tersangka yaitu berinisial AR, SG, HN,JS dan JLS, diduga kerugian negara sebesar Rp 655.924.350.

Penetapan status tersangka, kata Tatan, setelah penyidik memeriksa 49 saksi yang terdiri dari PNS sekretariat dan pihak management dari sejumlah hotel yang ada di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado. 

“Rencananya penyidik akan memanggil dan memeriksa kelima tersangka dalam waktu dekat, jadi saya minta mereka koperatif dan menghadiri pemanggilan tersebut,” ucapnya.

Penyidik juga sudan mengumpulkan barang bukti berupa surat perintah perjalanan dinas, tanda termina uang, bill hotel dan buku registrasi. Kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider paal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dennen UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tutup Tatan. (SB/01).

Comments