Puluhan Pengacara di Sumut Gugat Izin Lingkungan Proyek PLTA Batang Toru

Sentralberita|Medan~Medan~Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  bersama 36 advokat di Sumut menggugat izin lingkungan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan dilayangkan lantaran proyek ini dianggap akan merusak habitat bagi banyak satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi dan terancam punah di Batang Toru.

“Kami menilai mega proyek ini lebih banyak memberikan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat. Menghentikan proyek ini adalah pilihan tepat. Karena itu kami mendaftarkan gugatan terkait ijin lingkungan dari PT NSHE,” kata Direktur WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan, Rabu (8/8/18).

Dana menyebutkan wilayah pembangunan PLTA ini berada di kawasan hutan Batang Toru yang menjadi habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Orangutan Tapanuli merupakan satu-satunya jenis kera besar di dunia yang endemik pada satu provinsi.

“Tak hanya Orangutan Tapanuli, kawasan ini juga menjadi habitat bagi banyak satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi dan terancam punah seperti Harimau Sumatera, beruang madu, tapir, kambing hutan, termasuk burung enggang gading dan burung kuau serta berbagai jenis bunga bangkai dan raflesia,” urainya.

PLTA Batang Toru merupakan proyek PT. North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang digadang-gadang sebagai PLTA terbesar di Pulau Sumatera dengan kapasitas 510 MW. Pembangunannya meliputi tiga kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan yaitu, Sipirok, Marancar dan Batang Toru. Sejak dicanangkan pada tahun 2016, pembangunan PLTA ini ditarget selesai dan beroperasi pada 2021 mendatang.

“Sebenarnya klaim ‘kapasitas 510 MW’ sudah merupakan suatu tanda tanya karena kapasitas tersebut hanya tercapai selama 6 jam setiap hari. Proyek ini didesain untuk menyuplai listrik pada saat beban tinggi dari jam 1800 sampai dengan jam 2400. Maka aliran sungai akan disimpan selama 18 jam kemudian dilepaskan untuk menghasilkan listrik selama 6 jam. Bayangkan, sungai menjadi kering selama 18 jam dan banjir selama 6 jam,” pungkasnya.

Menurut Dana, Batang Toru terletak di pinggir Sesar Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) dan di salah satu lokasi di daratan Sumatera yang paling rawan gempa bumi. Pemecahan bendungan akibat gempa bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang tinggal di hilir.

“Proyek PLTA ini juga akan sangat berdampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah hilir bendungan, sawah yang dipinggir sungai tidak akan bisa digarap lagi. Masyarakat yang selama ini mengelola hutan dan DAS secara lestari sebagai sumber penghidupan mau beralih ke mana,” terangnya.

Sementara itu, Surya Adinata salah satu tim kuasa hukum WALHI Sumut menilai ijin lingkungan PT. NSHE bertentangan dengan Undang-Undang tentang penerbitan ijin lingkungan, asas-asas pemerintahan yang baik, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lainnya.

“Terdapat potensi kerusakan lingkungan, konflik masyarakat, dan risiko punahnya orangutan akibat kehilangan dan fragmentasi habitat. Proyek ini lebih banyak memberikan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” tegas Direktur LBH Medan ini (SB/FS).

Comments