Sandiaga Minta Teguran Mendagri Tertulis

Sentralberita| Jakarta~Kritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno kepada Presiden Joko Widowo (Jokowi) berbuah teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan, tak semestinya sebagai wakil gubernur Sandiaga mengkritik Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga meminta Mendagri membuat aturan tertulis. Pasalnya, ketika menyampaikan kritik itu, ia merasa tak sedang menjalankan tugas sebagai wakil gubernur.

“Saya bicara waktu itu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Ketua Tim Pemenangan Gerindra di Pilpres 2019. Dan kalau memang itu tidak diperkenankan, ya tolong ditulis semua wakil gubernur tidak boleh,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).

Sandiaga merasa tak sendiri. Menurut dia, banyak pejabat publik menjalankan peran ganda sebagai petugas partai politik. Tanpa menyebut nama tertentu, Sandiaga menyindir beberapa menteri yang berkampanye di luar tugas kenegaraannya.

“Dan itu ya sah-sah saja. Tapi kalau oposisi yang melakukan itu, apakah tidak diperbolehkan?” tanya dia.

Apabila tidak diperbolehkan, kata Sandiaga, Mendagri seharusnya mencantumkannya dalam peraturan tertulis. Apabila hal itu dilakukan, Sandiaga mengatakan akan mematuhi aturan tersebut. Ia akan menyampaikan kebijakan itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberinya mandat sebagai ketua tim pemenangan.

“Itu tinggal ditulis saja. Kalau tidak diperbolehkan, saya akan lapor ke Pak Prabowo. Mohon maaf, tidak diperbolehkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Saya nanti lapor Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya harus menyerahkan tugasnya dan saya akan non aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra,” kata dia.

Sandiaga menerangkan, kritik itu ia sampaikan pada 10 Mei saat ada kegiatan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Gerindra-PKS. Ketika itu ia bertindak sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Ketika itu, Sandiaga mendapat pertanyaan mengenai apa yang bisa dipelajari dari pemilihan umum yang terjadi di Malaysia. “Saya sampaikan bahwa tidak bisa disamakan Indonesia sama Malaysia. Dua negara berbeda. Dua negara yang memiliki sistem berbeda,” kata dia. (SB/Rep)

Comments

Tinggalkan Balasan