Politisasi Pemberian Marga di Suku Mandailing

Oleh : Ahcmad Sandry Nasution, SH., M.Kn

Sentralberita| Medan~Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia dari segi jumlah penduduknya berdasarkan data sensus Tahun 2015 yaitu sebanyak 13.937.797 jiwa sedangkan jumlah warga suku Mandailing sensus Tahun 2010 yaitu sebanyak 1.700.000 jiwa atau 9,5% dari suku-suku lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Keberagaman Agama, Suku dan Budaya di Sumatera Utara menjadi contoh bagi daerah lain apalagi mengenai toleransinya sudah tidak diragukan lagi dan yang paling diban

ggakan oleh masyarakat Sumut adalah kuatnya sistem kekerabatannya salah satunya pada Suku Mandailing yang tersebar paling banyak berada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) yang putra daerahnya banyak sukses di perantauan salah satunya seperti Alm. Jenderal Abdul Haris Nasution.

Melemahnya aturan adat 

Akhir-akhir ini santer terdengar masyarakat suku Mandailing sangat doyan memberikan marga kepada orang yang bukan bersuku Mandailing entah karena pernikahan atau hanya sekedar berupa penghormatan dan mungkin saja pengaruh politik praktis.

Terkadang bagi seseorang yang bersuku Mandailing pemberian/ penabalan marga apalagi bagi yang status sosialnya lebih baik atau berduit adalah merupakan kebanggaan, maka jika ada anaknya yang menikah baik itu laki-laki atau perempuan akan meminta supaya menantunya juga diberikan/ ditabalkan marganya mengikuti marga istrinya atau marga tulang/ pamanya.

Saat sekarang ini pemberian/ penabalan marga dalam pernikahan bukan lagi merupakan keharusan namun tergantung pada kemauan dan kemampuan secara ekonomi dan sebaginya, sebab dahulu salah satu syarat jika hendak memberikan/ menabalkan marga harus memotong kerbau/ horbo sebanyak 7 (tuju) ekor, sedangkan dalam perkembangannya saat ini pemberian/ penabalan marga bagi yang mau atau mampu cukup hanya memotong kerbau/ horbo sebanyak 1 (satu) ekor, sehingga saat ini pemberian/ penabalan marga sudah dipermudah.

Tujuan pemberian/ penabalan marga dalam pernikahan dalam suku Mandailing adalah guna memberikan rasa nyaman bagi seseorang yang baru masuk pada keluarga barunya sehingga diharapkan akan dapat bersosialisasi dengan baik dilingkungan keluarga barunya tersebut, selain itu pemberian/ penabalan marga sebagai penghormatan oleh karena jasa-jasanya kepada wilayah/ luhat asal marga itu sendiri baik dari segi pembangunan fisik atau spritual.

Mempengaruhi adat istiadat 

Suku Mandailing sendiri berdasarkan sensus Tahun 2010 jumlah pemeluk Agama Islam 98% sedangkan 2%nya menganut Agama lainnya, selain itu suku Mandailing termasuk suku yang taat akan beribadah serta mudah menerima perbedaan dan perubahan sehingga suku Mandailing berbeda dengan suku lainya memiliki rumpun sendiri.

Persoalan adat istiadat tidak dapat dipungkiri di suku Mandailing sangat banyak dipengaruhi oleh Agama Islam, seperti misalnya mengenai perkawainan yang dahulu dalam adat suku Mandailing sangat tabu bila ada yang menikah memiliki marga yang sama karena marga itu dianggap sebagai garis keturunan, akan tetapi karena pengaruh Agama Islam bagi sebagian masyarakat pada suku Mandailing saat ini aturan adat sudah tidak menjadi kuat lagi, sebab bukan lagi adat yang dijadikan dalam menentukan garis keturunan melainkan syariat Agama Islam, sehingga banyak yang satu marga di suku Mandailing yang melakukan pernikahan dan dahulu apabila terjadi perkawian satu marga akan mendapatkan hukuman yang berat yaitu diusir dari kampungnya.

Perkembangan zaman merupakan tantangan dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan adat istiadat yang dimana semakin lama adat sudah mulai ditinggalkan akibat generasi muda sudah tidak cinta lagi terhadap adatnya sendiri dan tokoh adat/ raja adat suku Mandailing sendiri juga saat ini sangat sulit didapatkan. Bila adapun tokoh adat sudah banyak terkontaminasi oleh kepentingan dan juga semakin sedikit pengetahuan adatnya dan agaknya sudah tidak konsisten lagi dalam menjalankan aturan adat. Misalnya dalam pemberian/ penabalan marga di suku Mandailing tidak ada lembaga bersama sehingga saat ini seakan-akan pemberian/ penabalan marga terkesan dipermudah dan suka-suka.

Bukan Lagi  Sakral

Pemberian/ penabalan marga yang seharusnya penuh dengan pertimbangan, namun belakangan ini ada diberikan/ ditabalkan marga suku Mandailing yang diduga dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dan politik, sebab kepada orang yang diberikan/ ditabalkan marga tersebut sedikitpun tidak ada hubungannya dengan suku Mandailing baik akibat keturunan, pernikahan maupun atas jasa-jasanya kepada suku Mandailing.

Pemberian/ Penabalan marga yang sudah pernah terjadi dan sangat aneh mendengarnya adalah pemberian/ penabalan marga sebanyak 3 (tiga) marga yaitu “Nasution, Siregar dan Hasibuan” yang mana ketiga marga tersebut adalah marga yang sama-sama diakui sebagai marga suku Mandailing sehingga seakan-akan ada kepetingan lain dari kelompok tertentu karena begitu mudahnya para tokoh adat/ raja adat suku Mandailing memberikan/ menabalkan marga tersebut.

Yang sangat memalukan ternyata tokoh-tokoh yang diberikan/ ditabalkan marga tidak mampu menjaga kehormatan marga itu sendiri, misalnya dengan melakukan korupsi dan perbuatan tercela lainnya. Apalagi ternyata tidak ada tindakan dari tokoh adat/ raja adat terhadap hal tersebut, khusunya yang memberikan/ menabalkan marga tersebut untuk melakukan sidang adat guna mencabut kembali marga yang diberikan/ ditabalkan, seperti kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang diberikan/ ditabalkan di Kabupaten Mandailing bermarga “Lubis” ternyata terbukti melakukan korupsi dan seyogianya tokoh adat/ raja adat suku Mandailing sebagai yang bertanggungjawab secara moral kepada masyarakat khusus pemilik marga haruslah segera mencabutnya.

Seharusnya Dipakai Bukan  Dihilangkan

Melihat pemberian/penabalan marga di suku Mandailing saat ini yang terkesan hanya untuk kepentingan politik dan tidak lagi mencerminkan kesakralan, kehormatan marga itu sendiri, yang mestinya pemberian/ penabalan marga itu tidaklah boleh ada unsur politik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan khususnya pemilik marga itu sendiri.

Dimana pemberian/ penabalan marga saat ini cenderung untuk kepentingan politik dan dipolitisasi oleh kepentingan orang-orang tertentu yang bertopengkan pengetua adat, bahkan tidak melihat lagi akan esensi dari pemberian/ penabalan marga itu. Bila kita lihat pemberian/ penabalan marga saat ini juga bagi yang menerima/ mendapatkan marga tidak begitu menghargainya bahkan setelah ditabalkan marga tersebut justru dia tidak memakai marganya.

Seandainya orang yang mendapatkan marga tersebut benar-benar cinta terhadap marga yang didapatkannya tersebut mestinya tercantum pada akhir namanya kapanpun dan dimanapun atau setidak-tidaknya secara hukum negara meminta penetapan kepada Pengadilan.

Memang pemberian/ penabalan marga itu ada pada suku-suku lainnya, akan tetapi ada aturan secara adat dan menurut penulis marga itu seyogianya tidak bisa diberikan/ diturunkan selain akibat dari adanya hubungan keluarga yang diturunkan laki-laki kepada anak-anaknya.

Maka menurut hemat penulis pemberian/ penabalan marga oleh tokoh adat/ raja mestinya harus dikaji dengan baik tanpa ada unsur politik praktis dan tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh tokoh-tokoh adat/ raja adat harus ada sikap tegas dari pengetua adat di suku Mandailing, sehingga marwah marga-marga di suku Mandailing tidak tercoreng dan kemudian tidak dicemohkan oleh orang banyak, sebab marga itu bukan hidangan yang dengan seenaknya ditarik-tarik kesana-kemari dan sebagai suku Mandailing mestinya bangga terhadap identitasnya sendiri dan tentu juga menghormati suku-suku lainnya sebab untuk menghormati seseorang tidak harus memaksakan orang lain sama dengan kita, melainkan perbedaan itu sangatlah indah dan jangan pula karena politik marga menjadi murahan, semoga kedepan tidak ada lagi politisasi pemberian/ penabalan marga di suku Mandailing.(Penulis adalah Pembinaan Organisasi IKANAS SUMUT dan Pemerihati Adat Mandailing)

Comments

Tinggalkan Balasan