DPRD Medan Minta Batalkan Kerjasama dengan PT Parbens

Sentralberita|Medan~ Sekretaris Komisi C Boydo HK Panjaitan menginterupsi dan menyebutkan Pemko Medan harus membatalkan kerjasama dengan PT Parbens karena sudah melanggar aturan dan Perda.

“Saya selaku mantan Ketua Komisi C tahun lalu merasa terhina dengan permasalahan Pasar Pringgan ini, karena saya ikut memperjuangkan dan merekomendasikan pasar ini ditarik dari pihak ketiga selaku pengelola saat itu. Namun kini seenaknya saja Pemko Medan menyerahkannya kembali ke pihak ketiga. Dan itu sudah melanggar Perda,” ujarnya dengan nada tinggi.

Hal ini disampaikannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Medan berlangsung “panas” dan nyaris ricuh antar 2 kelompok pedagang Pasar Pringgan, Senin (14/5/2018).

Sementara Sekda Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menyebutkan pihaknya melihat perlunya ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan pertimbangan itulah maka pihak ketiga yaitu PT Parbens diberikan hak pengelolaan terhadap Pasar Pringgan.

Carut marutnya pasar di Medan ini menjadi permasalahan yang perlu ditangani, ujarnya. “Saya berang dan merasa terhina…seenaknya saja Pemko Medan menyerahkannya ke pihak ketiga pengelolaan pasar. Itu sudah melanggar Perda. Ada mekanisme yang dilanggar. Kalau bisa diberikan ke pihak ketiga, besok saya juga akan minta agar pasar lain saya yang kelola,” ujar Boydo lagi seraya menambahkan, kalau mau diserahkan ke pihak ketiga dengan alasan menaikkan PAD, mari bersama-sama membuat Pansus merubah Perda agar Pemko tidak disalahkan dalam hal ini.

“Saya punya hak untuk berbicara sebagai anggota legislatif, yang tidak ada adalah hak merampok,” ujarnya masih dalam nada tinggi seraya meminta kepada para anggota dewan lainnya untuk meluruskan pelanggaran mekanisme penetapan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga yang ditandatangani Sekda Kota Medan Syaiful Bahri.

Mendengar itu, Sekda yang juga merupakan Ketua Badan Pengawasan BUMD Kota Medan itu kemudian memerintahkan Bagian Hukum Pemko Medan untuk mencatat dan memeriksa kebenaran ucapan Anggota F-PDIP DPRD Medan itu terkait pelanggaran Perda.

Sementara para pedagang yang hadir meminta kepada Sekda dan DPRD Medan agar pengelolaan Pasar Pringgan tidak diserahkan ke PT Parbens dan tetap dikelola PD Pasar.

Dalam RDP lanjutan dengan pedagang gelombang kedua, Wakil Ketua Komisi C Mulia Asri Rambe menuding Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya sebagai penyebab utama munculnya kisruh pedagang Pasar Pringgan.

Menurutnya, pedagang yang berada di pihak PT Parbens menyebut setelah Pasar Pringgan diambil Pemko Medan, PD Pasar mencoba melakukan pengutipan uang Rp15 juta. Sayangnya, mulai awal Januari lalu, Wali Kota Medan menyetujui pengelolaan Pasar Pringgan dialihkan ke PT Parbens. Hal ini justru yang membuat PD Pasar seperti kebingungan, ujar Rambe lagi.

Secara pribadi, Mulia Asri yang akrab disapa Bayek ini mengaku heran mengapa pedagang protes pengelolaan Pasar Pringgan diserahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan rencana yang gambar revitalisasi yang diterimanya, Pasar Pringgan akan jauh lebih baik setelah direvitalisasi.

“Begini, pasar pringgan itu aset PD Pasar, sementara PD Pasar merupakan BUMD yang dimiliki Pemko Medan. Wali Kota Medan sebagai pemegang saham tentu punya keinginan membuat pasar menjadi baik, sehingga pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga,” paparnya seraya menyebutkan dalam persetujuan kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga, tidak perlu melibatkan DPRD Medan. Maka dari itu, kewenangan mutlak ada di wali kota, ujarnya.

“Ibaratnya begini, itu (Pasar Pringgan) rumah wali kota, beliau mau sewakan kepada si A (PT Parbens), dan sudah dibayar uang sewanya. Tiba-tiba si B (pedagang) protes kepada si A. Kan tidak ada urusannya,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Beston Sinaga menyebutkan ada apa dengan PD Pasar Kota Medan. “Kami menduga pasti sudah ada terjadi penjualan kios atau stand di Pasar Pringgan Medan, sehingga sangat ngotot pedagang meminta dikelola PD Pasar,” ujar Politisi PKPI itu.

Pedagang yang membela PD Pasar diduga merupakan pedagang yang memiliki kios lebih dari satu, ujarnya seraya menyebutkan ada pedagang yang memiliki kios atau lapak sampai 40 sementara pedagang lainnya tidak mendapatkan lapak, ujarnya.

Terlepas siapa PT Parbens, jika memang benar melakukan pembenahan terhadap pasar, tidak masalah. Jangan asal menuding sebelum ada pembuktian kinerjanya. PT Parbens diketahui sudah menyetor Rp 1,4 miliar ke kas Pemko Medan.

Usai RDP, Sekda Syaiful Bahri saat dikonfirmasi wartawan menyebut pihaknya akan melakukan kajian terhadap pengelolaan Pasar Pringgan. Kalau memang ada yang salah, bisa saja dibatalkan, karena dalam SK ada tercantum, kalau ada kesalahan bisa diperbaiki.

“Beri kami seminggu untuk mengkaji ulang, Bagian Hukum akan melakukan kajiannya lebih mendalam,” katanya seraya menyebut, Pemko Medan tidak lepas tangan begitu saja mengenai konflik yang terjadi antar pedagang terkait kebijakan Pasar Pringgan.

“Gak ada kepentinganku di sini (Pasar Pringgan-red), memang aku yang tandatangan kerjasamanya. Itu sudah sesuai ketentuan,” ujarnya mengakhiri. (SB/Husni L)

Comments

Tinggalkan Balasan