80 Persen Kasus Libatkan Pelaku Usaha, KPK Bentuk KAD

Sentralberita| Medan~Penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 80 persen diantaranya melibatkan para pelaku usaha. Sebagai antisipasi untuk menyelesaikan masalah tersebut sekaligus mewujudkan iklim bisnis yang profesional berintegritas, KPK membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang saat memberikan sambutan dalam acara Pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/4).

“Selama ini, 80 persen kasus korupsi yang diungkap itu melibatkan para pelaku usaha. Modusnya antara lain suap-menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan,” ujar Saut.

Saut juga memaparkan bahwa hingga Desember 2017, KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak yaitu sejumlah 184 orang dibandingkan pejabat eselon I/II/III sejumlah 175 orang, anggota DPR dan DPRD sejumlah 144 orang, atau kepala daerah sejumlah 89 orang.

“Oleh karena itu, melalui KAD ini kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas dan mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga iklim investasi di daerah,” kata Saut.

Saut juga menjelaskan bahwa pembentukan KAD tak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, Komite ini bernama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi. Sebagai permulaan pada tahun 2017, ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.

Di tingkat nasional, kata Saut, komite advokasi dibentuk di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

“Untuk tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan regulator daerah. Pada tahun 2017 KAD sudah dibentuk di 8 provinsi, dan pada tahun 2018 ini KAD akan dibentuk di 26 provinsi lainnya. Sumut merupakan provinsi yang ke- 15,” jelas Saut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Dr Ir HT Erry Nuradi MSi, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumut sekaligus Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Sumut, Drs H Muhammad Fitriyus, SH menyampaikan bahwa pembentukan KAD Antikorupsi di Sumut pada hari ini, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumut tahun 2013-2018 yaitu “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”. (SB/Husni L)

Comments

Tinggalkan Balasan