Tahanan di PN Medan Tak Dapat Jasa Pengacara Prodeo

Sentralberita| Medan~Dalam sebulan terakhir ada pemandangan yang tak etis di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pasalnya banyak terdakwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara tak ada pendampingan hukum dari pengacara prodeo yang semestinya disediakan negara.

Ketika dikonfirmasi, Juru bicara PN Medan, Jamaludin menyebutkan hal itu merupakan bukan masalah besar. Sebab, katanya terdakwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara bisa menjalani persidangan sendiri.

“Sebelum sidang dimulai kan ditanya sama majelis hakim. Apakah saudara terdakwa tidak keberatan menjalani sidang sendiri. Kalau dijawabnya tidak masalah, ya berarti sidangnya sah-sah saja dilangsungkan,” ujar Jamaludin, Minggu (25/2) siang.

Dia menambahkan, pengacara prodeo yang dulunya melakukan pendampingan hukum di PN Medan sudah digantikan dari Universitas Sumatera Utara (USU).

“Saya juga kurang tahu kenapa mereka belum masuk. Sepertinya masih ada komunikasi yang belum selesai dengan Pak Ketua PN Medan, Marsudin Nainggolan. Kita tunggu lah sampai Pak Ketua pulang dari Jepang dulu. Kebetulan dia sedang ada kegiatan di sana,” tukasnya.

Menanggapi jawaban tak etis juru bicara PN Medan itu, membuat Pengamat Hukum Kota Medan, Azmi Nizam Tarigan SH angkat bicara. Dia mengatakan sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) KUHAP jelas menyebutkan terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara jika dijerat hukuman di atas 5 tahun penjara.

Menurutnya, kejadian seperti itu tidak dibenarkan. Sebab, setiap orang yang duduk di kursi pesakitan harusnya memiliki hak untuk didampingi pengacara prodeo.

“Sudah saatnya semua pejabat penegak hukum dalam semua tingkat proses peradilan pidana di negeri ini harus menghormati UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya tentang Hak Tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kan sudah jelas yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP,” pungkasnya. ( SB/FS )

Comments

Tinggalkan Balasan