Pemanggilan MSDC Harus Ada Laporan Tertulis, Kata Anggota DPRD Medan

Sentralberita| Medan~Politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengungkapkan,  pihaknya mengalami kendala dalam melakukan pemanggilan terhadap pihak MSDC, dikarenakan tidak adanya laporan atau pengaduan masyarakay secara tertulis ke DPRD Medan atau ke Komisi A.

“Selama ini kita akui yang ada hanya pengaduan secara lisan, dan tak ada secara tertulis. Sehingga kita belum bisa memanggil pihak MSDC untuk minta penjelasan terkait dengan permasalahan ini,” ujar saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selularnya, Senin (19/2/2018).

Sebab, imbuh Andi, pimpinan DPRD Kota Medan tak mau mengeluarkan surat pemanggilan kepada pihak MSDC jika tak ada pengaduan atau laporan tertulis dari masyarakat kepada DPRD Medan.
“Karena sesuai aturan, Komisi A tidak bisa melakukan pemanggilan langsung. Semuanya harus melalui pimpinan. Jadi karena gak ada laporan tertulis dari warga, pimpinan pun gak mau melakukan pemanggilan,” kata Andi.

Namun begitu,  pihaknya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kapolrestabes Medan untuk meminta masukan terkait masalah sertifikat ini.
“Selain masalah sertifikat dan pengurusan SiM tersebut, kita juga ingin bertukar pikiran soal rencana pembentukan Polsek Tuntungam,” ungkap Andi.
Seperti diberitakan sebelumnya, setiap warga yang hendak mengurus SIM harus melengkapinya dengan sertifikat dari MSDC dengan harus membayar Rp. 400 ribu lebih, dan biasanya lulus ujian pengurusan SIM.
Di sisi lain, kewenangan pihak MSDC sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat, sehingga terkesan adanya monopoli. (SB/Husni L)

Comments

Tinggalkan Balasan