Komitmen Peningkatan Usaha Ekspor, Hendrik Sitompul: GPEI Siap Fasilitasi Keluhan Pegusaha Eksportir

Rapat Konsultasi Kepelabuhanan 2018 di kantor PT Graha Segara, Belawan, Selasa (27/2/2018).

Sentralberita| Medan~Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut buktikan komitmen dan keseriusan untuk memperjuangkan peningkatan pelaku usaha eksportir. Sehingga produk usaha kecil menengah dapat terbantu demi menuju ekonomi Indonesia lebih baik. Sebab kegiatan ekspor diyakini cara jitu memperkenalkan produk Indonesia dipasar dunia.

Keseriusan itu dibuktikan Drs Hendrik Halomoan Sitompul selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat memimpin rapat Konsultasi Kepelabuhanan 2018 di kantor PT Graha Segara, Belawan, Selasa (27/2/2018).

Dalam rapat turut dihadiri perwakilan Bea dan Cukai, Edi Linsius Sinaga, Balai Karantina, Hasrul, Belawan International Container Terminal (BICT) Pelindo I, Junaidi Karim, dan Otoritas Pelabuhan Belawan. Begitu sejumlah pelaku usaha ekspor di Sumut seperti GAPKINDO, PT Best, PT Mutiara Laut Abadi, PT Grenex, PT Smart, PT Musimas, ASKINDO dan Mutiara Abadi, Deliteri juga memenuhi undangan rapat dan mendiskusikan berbagai permasalahan ekspor yang terjadi di lapangan.

Pada rapat konsultasi itu, GPEI siap memfasilitasi para pelaku eksportir untuk membahas pelayanan di lingkungan Pelabuhan Belawan, Bea dan Cukai, Balai Karantina, Agen Kapal dan hal-hal penting lainnya.

Menurut Drs Hendrik Halomoan Sitompul yang juga anggota Komisi C DPRD Medan itu, pihaknya siap memfasilitasi keluhan pegusaha eksportir terkait masalah yang dialami dilapangan.

“Dalam rapat ini, kita didudukkan bersama untuk berbagi dan sharing tentang masalah kegiatan ekspor yang terjadi di lapangan. Apa yang dirasakan pelaku usaha terkait kebijakan di Pelabuhan, mari kita diskusikan dan cari solusi bersama,” ajak Hendrik.

Saat itu juga, beberapa pelaku usaha memaparkan keluhan terkait rumitnya urusan birokrasi yang kerap kali memperlambat proses ekspor dan memberatkan para pelaku usaha. Masalahan gate in dan gate out di BICT menjadi salah satu topik yang dibahas dari sekian banyak permasalahan yang ada.

“Semoga waktu untuk open stage bisa diperpanjang 2X24 jam agar ada ruang bagi eksportir untuk merasa nyaman dalam melakukan usahanya. Sehingga harga yang dikenakan juga tak terlalu memberatkan,” ujar Sekretaris Jendral GPEI Sumut, Susilo.

Pelaku usaha juga mengeluhkan biaya yang besar pada IT per Nota dan waktu yang lama pada saat fixation dan transit.

“Kami para eksportir sepakat mendukung dwelling time agar optimal dan bisa meningkatkan ekspor,” ujar Sekretaris Jendral GPEI Sumut, Susilo.

Selain itu, para pelaku usaha juga mengeluhkan minimnya anggota Bea Cukai yang bertugas untuk memeriksa setiap dokumen masuk, sehingga efektivitas ekspor kurang maksimal.

Keluhan mengenai stempel basah di Karantina dalam pengurusan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) juga dinilai sangat memberatkan.

Karantina juga diminta untuk dapat mengoptimalkan layanan online inpsection seperti yang diterapkan di BICT Pelindo.

Seluruh keluhan telah didiskusikan kepada seluruh instansi terkait yang menghadiri rapat dan akan segera di bawakan ke dalam instansi masing-masing sebagai masukan guna memperbaiki sistem yang ada.

“Semoga kelancaran di Belawan secara holistic berjalan dengan baik, dan semoga kerjasama antar para pelaku usaha dan seluruh instansi dapat kita tingkatkan bersama demi meningkatkan pendapatan negara kita,” ujar Hendrik H Sitompul yang juga Alumni PPRA 52 Lemhannas RI. (SB/Lam)

Comments