Impor 500.000 ton beras, antara prediksi dan kesedihan

Sentralberita| Jakarta~ Awal tahun ini masyarakat disuguhkan keputusan pemerintah membuka keran impor beras. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup besar yakni 500.000 ton. Beras itu rencananya akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

Pemerintah beralasan, kebijakan ini diambil untuk mengatasi masalah kekurangan stok pangan. Pemerintah tidak ingin permasalahan kekurangan menjadi sebuah kekhawatiran. Sebab, berdasarkan data Perum Bulog, stok yang dimiliki saat ini kurang lebih berkisar 950.000 ton. Stok beras komersial hanya sekitar 11.000 ton, sementara untuk beras murah atau beras sejahtera (rastra) masih dinyatakan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan kedepan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018. “Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018,” kata Oke, Selasa (16/1).

Beras khusus yang akan diimpor pemerintah adalah jenis yang tidak ditanam di dalam negeri. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ditunjuk sebagai importir beras yang akan dieksekusi Februari 2018. Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti memperkirakan, impor beras membutuhkan dana sekitar Rp 3,6 triliun. Dana tersebut sudah termasuk harga beras, bea masuk, asuransi dan beberapa hal terkait lainnya yang memperlancar beras masuk ke dalam negeri.

“Kalau hitung-hitungan saya, ambil kata 500.000 ton dengan harga international rice price, ditambah bea masuk, asuransi, surveyor, bongkar kuat, dan sebagainya ambil kata Rp 7.300, misalnya lho ini, tapi kan belum terjadi. Dikalikan 500.000 ton, kira-kira Rp 3,6 triliun,” ujar Djarot di Hotel Aston, Cirebon, Selasa (16/1).

Kebijakan ini menuai kecaman. Salah satunya datang dari Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir. Dia mengatakan keputusan pemerintah membuka keran impor beras khusus akan membuat petani rugi. Hal ini sesuai pengalaman sebelumnya di mana petani akan merugi setelah pemerintah memutuskan untuk impor beras.

Ditambah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menemukan gejala maladministrasi dalam pengelolaan data stok dan rencana impor beras 500.000 ton. Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih melihat telah terjadi penyampaian informasi stok yang tidak akurat kepada publik, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Selain itu, pihaknya menilai terjadi penyalahgunaan kewenangan, prosedur tak patut/pembiaran, dan konflik kepentingan.

Keputusan pemerintah yang akhirnya mendatangkan beras impor, seolah tak sejalan dengan yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Termasuk Presiden Jokowi. Menengok ke belakang, pada Juli 2017, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yakin tak akan ada impor beras hingga April 2018. Sebab, stok beras mencapai 1,74 ton.

“Kita doakan (tidak ada impor), karena kalau kita hitung-hitungan stok kita 1,74 (juta ton). Stok kita sudah sampai April 2018,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8).

Pemerintah juga memiliki serapan beras hingga 8.000-9.000 ton per hari. Sebab itu, dia yakin pasokan beras akan aman sekaligus untuk menutupi kebutuhan rastra sebesar 200 ton hingga Desember 2017.

“Kita perhitungkan kalau targetnya Bulog 1,1 juta (ton), diminta tadi bapak Presiden serapan 1 juta (ton), kalau 1 juta sampai Desember artinya stok kita ada 1,7 di akhir tahun. Itu lebih dari cukup,” katanya.

Bicara soal kebijakan impor, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan kesedihannya jika mendengar laporan Indonesia masih melakukan impor pangan. Itu disampaikan Presiden pada November 2016. Menurut Presiden, ada beberapa komoditas pangan yang seharusnya Indonesia bisa mandiri. Tapi kenyataannya masih bergantung impor, diantaranya buah, jagung, beras.

“Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget,” kata Presiden saat acara pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Menurut Kepala Negara, kecukupan pangan Indonesia hanya masalah niat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. “Ini hanya masalah niat, mau atau tidak mau. Ada niat, mau atau tidak mau. Kalau niatnya kuat, maunya kuat rampung urusan-urusan seperti itu,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk menjadi lumbung pangan dunia. Karena masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan.

“Hanya memang kita mengejar ini harus dengan lari, maraton yang cepat. Tidak bisa kita hanya biasa-biasa saja, ketinggalan kita kalau cara larinya biasa biasa saja,” harap Presiden.(SB/mc)

Comments

Tinggalkan Balasan