Warga Tuntut Sarana Tong Sampah, Paul MA Simanjuntak : Hindari Sampah Penyebab Banjir

Sentralberita|Medan~Seiring penerapan Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan kota Medan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan dituntut supaya menyediakan tong sampah bagi setiap kepala keluarga (KK). Begitu juga soal sampah keluarga di pemukiman supaya diangkut tepat waktu.
Usulan itu disampaikan salah satu warga Medan Tembung saat mengikuti sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar anggota DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak di halaman kantor Camat Medan Tembung, Rabu (6/12/2017). Hadir acara ini Sekcam Medan Tembung dan ratusan peserta.
“Kalau bisa pak tolong disediakan tong sampah oleh Pemko Medan di setiap gang atau per KK. Sampah yang terkumpul di depan rumah atau lingkungan supaya diangkut dengan rutinitas, ” tandas P Nababan peserta sosialisasi.
Menurut P Nababan diharapkan Pemko Medan supaya terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana sebelum Perda Persampahan diterapkan. “Jika sarana dan prasarana sudah tersedia, warga akan tunduk dengan Perda dan tidak kena sanksi lagi, ” ujarnya.
Menyikapi pernyataan warga, anggota DPRD Medan Paul Mei A Simanjuntak asal dapil IV dari partai PDI P ini berharap kepada seluruh masyarakat supaya dapat mentaati Perda yang ada. Terkait sarana dan prasarana tong sampah diminta masyarakat berpartisipasi penuh.
“Saya berharap partisipasi warga untuk bersama sama menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lah kita peduli kebersihan karena adanya Perda, tapi hendaknya karena kesadaran pentingnya kebersihan. Mari kita hindari sampah yang mengakibatkan banjir, ” ajak Paul dengan penuh kebersamaan dan dibutuhkan partisipasi masyarakat sebelum Pemko menyediakan tong sampah karena keterbatasan APBD.
Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.
Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat  pemprosesan akhir sampah.
Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan koemersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.
Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Sama halnya suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6  bulan atau denda Rp 50 jt. (SB/Lam)

Comments

Tinggalkan Balasan