Direktur RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran OTT Polres Asahan

Sentralberita| Medan~Personel Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan, Sumatera Utara, menangkap tangan Edi Iskandar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manan Simatupang Kisaran, Sumatera Utara, Kamis (9/11/2017).

Edi ditangkap bersama lima orang anak buahnya. Yakni bendahara, Nurhazizah Tanjung; staf tata usaha, Zubaidah; kepala ruang instalasi laboratoriu, Agus Hariyanto; serta dua orang staf kamar kartu, Yusnizar Nainggolan dan Nurmala.

Kasatreskrim Polres Asahan, AKP Bayu Putra Samara didampingi Kanit Tipikor Polres Asahan Iptu Rianto mengatakan, penangkapan keenam pejabat RSUD Kisaran itu berdasarkan penyelidikan unit Tipikor Polres Asahan tentang adanya pengutipan retribusi umum di rumah sakit tersebut, yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku.

Di mana, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, yang sebagian isinya yaitu pembayaran pemeriksaan urine untuk empat item terhadap pasien yang ingin melakukan tes narkoba, hanya dikenakan biaya Rp150 ribu. Namun ternyata sejak tahun 2015, Edi Iskandar bersama anak buahnya mengenakan biaya sebesar Rp250 ribu sesuai Perda Nomor 12 tahun 2011 , yang semestinya sudah tidak berlaku lagi.

(Baca Juga: Pungli Calon ASN, Polisi OTT Oknum Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun)

“Kita melakukan penyelidikan atas tindakan pungli itu karena sudah banyak masyarakat yang dirugikan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Masyarakat harusnya bisa membayar lebih murah, tapi oleh mereka dibuat lebih mahal dengan dasar peraturan yang sudah tidak berlaku lagi,”ujar Bayu.

Kanit Tipikor Polres Asahan, Iptu Rianto menambahkan, Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1.054.000 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) dan berikut berkas dan pembukuan keuangan pihak rumah sakit.

“Ya, semua yang diamankan berstatus PNS. Semuanya berstatus terperiksa. Kita masih melakukan pemeriksaan. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, masyarakat dirugikan ratusan juta bahkan mencapai miliaran rupiah,”tandasnya.(SB/01)