DPRD Medan: 220 Triliun Anggaran “Parkir” di Bank Pembangunan Daerah

Sentralberita|Medan~ Presiden Jokowi melihat banyaknya kabupaten/kota yang tidak menggunakan anggaran dan memarkirkan anggaranya di bank. Hal ini dinilai Jokowi sebagai kinerja buruk dari KDh yang tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

“Sebanyak Rp220 triliun anggaran “parkir” di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank-bank lainnya,”ujar Anggota DPRD Medan Hasyim SE (PDI Perjuangan), Drs Daniel Pinem (PDI Perjuangan) dan Beston Sinaga (PKPI) Senin (14/8) usai mengikuti rapat KUA-PPAS mengutip pernyataan presiden RI.

Ancaman Presiden RI, Joko Widodo terhadap kepala daerah (KDh) yang serapan APBD-nya rendah seharusnya menjadi “cambuk: bagi wali kota/bupati lebih memacu SKPD-nya untuk bekerja lebih keras melayani masyarakat dan menggunakan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Ditambahkan Daniel Pinem yang menyebutkan, untuk tahun ini saja hingga bulan Agustus, serapan anggaran Pemko Medan masih rendah. Kondisi itu harus terus dipacu agar serapan anggaran bisa lebih tinggi. Hal itu menggambarkan kurang maksimalnya kinerja Pemko Medan dalam melayani masyarakat. Harusnya Pemko Medan secepatnya melakukan pembangunan agar masyarakat bisa juga merasakan manfaatnya.

Lagipula, dana yang sudah dianggarkan itu merupakan program kerja yang sudah dirancang setahun sebelumnya. Proses lelang kerap menjadi salah satu alasan rendahnya serapan anggaran. Untuk itu, harapan para wakil rakyat ini, Pemko Medan haruslah berpacu dalam mengejar target PAD, dan memaksimalkan serapan anggaran untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Dengan percepatan pembangunan, perekonomian rakyat juga akan terpacu sehingga masyarakat akan sejahtera, ujarnya mengakhiri. (SB/husni l )

Comments