Orantua Calon Akpol Protes Kebijakan Prioritas Putra Daerah

Ilustrasi gedung Mabes Polri

Sentralberita|Bandung~ Sejumlah orang tua calon Taruna Akademi Polisi (Akpol) protes dengan adanya aturan mengenai kebijakan prioritas putra daerah dalam proses seleksi.

Salah seorang orang tua calon siswa, Nani (47) mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/702/VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.

Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan 4 orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang non putra daerah. Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang non putra daerah yang diterima.

“Nah di situ (kebijakan) non putra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes lah, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami,” kata Nani dihubungi, Kamis (29/6/2017)

Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/) di Polda Jabar. Saat itu, orang tua siswa bereakasi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah.

Nani menyebut pengumuman kelulusan juga diundur karena panitia daerah melakukan pemeriksaan kesehatan ulang.

“Itu pun beritanya mendadak, jam 5 sore di SMS jam 7 pagi anak-anak sudah ada di Biddokes Polda Jabar untuk melakukan tes ulang kesehatan. Nah kita melakukan tes kesehatan, di situ ada pemeriksaan ulang dari Mabes Polri langsung atas perintah Kapolri katanya begitu,” tutur dia.

“Itu saya sendiri kaget karena keputusan Kapolda Jabar pada 23 Juni memprioritaskan putra daerah, yang mana padahal sebenarnya kita itu sudah ada pengumuman 17 atau 18 Juni tapi di undur-undur,” sambung Nani.

Orang tua calon siswa menyesalkan terbitnya kebijakan tersebut. Kebijakan itu dinilai mencoreng nilai kebhinekaan.

“Iya bukan dari awal (diberitahukan), di kota besar tidak ada pemberlakuan kesukuan, karena kita sudah nasionalisme. Nah ini baru seumur-umur mengalami di sini, dua keponakan saya di Akmil dan Akpol tidak mengalami kategorisasi putra daerah,” tuturnya.

Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan belum dapat dikonfirmasi mengenai munculnya protes orang tua calon siswa. Begitu juga dengan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus yang belum memberikan tanggapan. (SB/dtc)

Comments

Tinggalkan Balasan