Paripurna Laporan hasil reses Molor dari Jadwal, Anggota DPRD Sumut Sepi

Ruang paripurna terlihat sepi (foto-SB/01)

Sentralberita| Medan~ Paripurna laoporan reses II kelompok reses pimpinan dan anggota DPRD Sumut ke Kabupaten/kota di Sumatera Utara molor dalam waktu yang cukup panjang, Selasa (14/3/2017).
Paripurna reses masa Sidang II tahun sidang III 2016-2017 itu sesuai dengan jadwal berlangsung pukul 09.wib, namun baru dimulai sekitar pukul 11.30 wib, padahal wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Brigadir Jenderal (Purn) Hj Nurhajizah Marpaungtepat waktu telah hadir.
Pantauan sentralberita.com, sesuai jadwal yang ditetapkan anggota DPRD belum ada yang hadir dan hanya terlihat staf-staf DPRD Sumut meletakkan kertas hasil reses di masing-masing tempat duduk anggota DPRD Sumut.

 

Hasiddin Daulay (foto-SB/01)

Karena anggota dewan hanya segelintir yang hadiri, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menskor hingga satu jam ke depan. Namun setelah satu jam terlihat masih sepi termasuk pimpinan Dewan yang lain.Hingga pukul 11.18 wib, baru dimulai dengan diawai menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Wagirin Arman wakil ketua Ruben Tarigan, T. Milwan dan Aduhot Simamora.
Wagirin Arman yang memulai acara itu dengan mengenalkan wakil gubernur yang baru dilantik dengan mengucapkan selamat. “Buk wakil Gubernur Sumatera Utara dilantik langsung Presiden RI Jokowi dan wakil preseiden Yusuf Kalla dan saya juga hadiri,”ujarnya disambut tepuk tangan.
Molor dan sepinya anggota DPRD Sumut yang hadir pada pripurna tersebut, menurut salah seorang anggota DPRD Sumut Hasiddin Daulay menduga mungkin belum siapnya hasil laporan dewan yang akan dibacakan.

Sementara menjawab adanya kesan tidak begitu pentingnya paripurna hasil laporan reses dewan, karena kurang tersahuti masuk dalam anggaran, anggota DPRD dari fraksi PPP ini membantah. “Bagi saya ini sangat penting, karena menjadi masukan yang berharga bagi Pemprovsu atas berbagai persoalan masyarakat”, ujarnya.

Pemprovsu , katanya harus mengakomodir dengan baik hasil reses DPRD Sumut untuk menjadi masukan dan pertimbangan dalam menyusun anggaran. Gubernur harus juga beralaku objektif dan adil dalam memasukkan dalam anggaran. “Jangan nantinya suka tidak suka yang menjadi pertimbangannya,”ujar Hasiddin. (SB/01)

Comments

Tinggalkan Balasan