Fraksi Golkar Inginkan Payung Hukum Bagi Pemko Medan

t-eswin-dprd-golkarSentralberita| Medan~ Fraksi Partai Golkar menginginkan agar peran Pemko Medan sebagai penghubung tenaga kerja dan penyalur kerja harus dimaksimalkan. Untuk itu, harus ada payung hukum yang kuat untuk memaksimalkan peran Pemko Medan tersebut.

“Selain itu, juga untuk memacu profesionalitas para buruh, dibutuhkan payung hukum yang jelas agar hak para pekerja kita terpenuhi.

Fraksi Golkar mendukung Ranperda Izin Pelayanan di Bidang  Sosial dan Ketenagakerjaan ini untuk mensejahterakan buruh,” papar T Eswin mewakili Fraksi Golkar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Izin Pelayanan di Bidang Sosial dan Ketenagakerjan di ruang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/12).

T Eswin menambahkan di tengah partumbuhan ekonomi di Kota Medan, akan ada banyak penyedia tenaga kerja yang akan mempekerjakan pekerja di Kota Medan. Untuk itu, Pemko Medan harus memiliki kebijakan standar kerja yang baik agar para pekerja di Kota Medan tidak merasa dirugikan.

“Ini sesuai dengan tujuan Ranperda Izin Pelayanan di Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan ini yakni untuk mensejehaterakan masyarakat, khususnya para pekerja. Untuk itu, Pemko Medan harus benar-benar membuat kebijakan yang konkrit untuk mengatur ketengakerjaan tersebut,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Waginto mewakili Fraksi Gerindra. Waginto mengungkapkan apappun bentuk peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan sosial harus bertujuan untuk mewujdukan kesejahteraan buruh dan berlangsungnya sebuah usaha.

“Makanya, Ranperda ini harus mampu menjadi instrument hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan oleh penyedia kerja. Untuk itu, masalah upah buruh juga harus dibahas dalam Ranperda ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Waginto menambahkan ada beberapa hal yang harus dipenuhi Pemko Medan dalam menerapkan Ranperda tersebut diantaranya Ranperda itu harus mampu memenuhi kepentingan buruh dan harus mengoptimalkan pelayanan, khususnya untuk memberikan izin kepada para tenaga kerja. “Disosnaker mewakili Pemko Medan harus mengotimalkan pelayanan dalam memberikan izin kepada pencari kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Hendrik Halomoan Sitompul mewakili Fraksi Demokrat mengungkapkan bahwa Fraksi Demokrat menyambut baik pengajuan Ranperda tersebut. Karena Ranperda itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

“Satu catatan yang perlu kami ingatkan, agar bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap tenaga kerja yang ada selama ini melalui Peraturan Walikota, pengaturannya harus lebih konkrit lagi dan jangan bersifat umum,” paparnya. (SB/01)

 

Comments

Tinggalkan Balasan