bahrumsyahSentralberita| Medan~Anggota komisi B DPRD Medan Bahrumsyah menilai sistem yang yang berlaku dan diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini menganut Sistem kapitalis, karena berorientasi bisnis semata. Padahal program tersebut pelayanan kepada masyarakat.

” Mana dan seperti apa nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya saat ini,  padahal yang paling memutuhkan itu masyarakat menengah ke bawah, bahkan orang miskin”ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/11/2016) sekaitan  pembayaran dengan sistem baru dimana peserta BPJS kesehatan harus melakukan pembayaran kolektif dalam satu kali transaksi.

Selanjutnya ketua fraksi PAN DPRD Medan ini melihat proses pelaksanaannnya di lapangan masih banyak calo-calo yang berhubungan dengan oknum-oknum BPJS. ” Ya sakatakan calo-calo masih banyak yang berhungan dengan oknum di dalamnya,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui, tercatat mulai bulan September 2016 ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) memberlakukan pembayaran dengan sistem baru dimana peserta BPJS kesehatan harus melakukan pembayaran kolektif dalam satu kali transaksi.

Ini artinya,  peserta BPJS harus menyiapkan budget lebih untuk membayar iuran secara kolektif perkeluarga yang telah terdaftar di KK, ujar Bahrumsyah.

Jika telat melakukan pembayaran lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10 maka status penjamin peserta BPJS akan dihentikan sementara. Dalam waktu 45 hari sejak status diaktifkan kembali, peserta wajib membayarkan denda kepada pihak BPJS untuk setiap pelayanan rawat inap.

Besaran denda yang dimaksud adalah sebesar 2,5% dari setiap biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.Ketentuan ini berlaku jika peserta menunggak sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda paling banyak Rp. 30.000.000.

Sistem baru ini telah serentak berlaku untuk semua perserta JKN di seluruh indonesia. Iuran kolektif juga berlaku saat nmelakukan pembayaran BPJS. (SB/01)