PT KAI Harus Bertanggungjawab Penggusuran Jalan Timah

pt-kaiSental Berita | Medan ~ PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilia aktivis  dan masarakat telah melecehkan lembaga DPRD Kota Medan. karena, saat diundang untuk rapat gabungan bersama, terkait penggusuran  masyarakat Jalan Timah 25 November 2014, Medan Area yang dilakukan PT KAI enggan menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Medan, kemarin.

Penggusuran ratusan kepala keluarga yang tidak jelas nasibnya itu, dilakukan dengan alas an untuk pembangunan double track tidak satu dilakukan dengan alasan untuk pembangunan jalur ganda rel kereta api. Namun pada rapat-rapat sebelum baik yang dilakukan Pemko maupun DPRD Medan, pihak kereta atau management PT KAI tidak pernah hadir memenuhi undangan untuk rapat bersama.

“PT KAI tidak koperatif dan tidak menghargai lembaga DPRD Kota Medan karena rapat gabungan ini sangat penting agar persoalan masyarakat Jalan Timah ini dapat menemukan solusi. Prilaku ini sudah sangat jelas PT KAI melecehkan lembaga DPRD Kota Medan, sehingga kedepan kita akan lakukan pemanggilan paksa,“  kata Boydo HK Panjaitan, anggota Komisi C DPRD Kota Medan, kemarin di Medan.
Hal yang sama juga disampaikan, Paul Mei Anton Simanjuntak, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan yang menyanyangkan ketidakhadiran PT KAI, sehingga Komisi D akan melakukan pemanggilan paksa.

“ Persoalan warga Jalan Timah ini seharusnya bisa tuntas,tapi justru PT KAI yang tidak hadir dalam rapat gabungan ini. Dengan tindakan ini jelas PT KAI melecehkan lembaga DPRD Kota Medan, “ucapnya.
Sebelumnya, dalam rapat gabungan antar lintas Komisi DPRD Kota Medan,Pemko Medan dan warga Jalan Timah tidak ada satu pun hadir perwakilan PT KAI.

Rapat yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak dengan didampinggi Parlaungan Simangusong dan Boydo HK Panjaitan kemarin, meminta rapat agar ditunda karena tidak hadirnya PT KAI.

“Kita tidak bisa mengambil solusi atas persoalan penggusuran warga Jalan Timah ini, karena tidak seorangpun utusan PT KAI mau hadir. Jadi sangat sulit kita mengambil solusi terbaik”, kata Paul didalam rapat.
Sedangkan, Boydo HK Panjaitan justru sangat menyayangkan tindakan PT KAI yang berupaya keras mengusur warga.

“Kesepakatan awalnya hanya 12 meter dilakukan pemotongan untuk jalur double track, namun ketika esekusi dilapangan justru menjadi 14 meter. Sekarang bertambah lagi menjadi18 meter, seharusnya sisanya 4 meter bisa untuk warga,tapi kini semakin meluas. Terhadap hal ini PT KAI wajib memberikan solusi terbaik, “ ujarnya.

Parlaungan Simangusong anggot Komisi D, saat itu meminta agar rapat ditunda hingga menunggu kehadiran PT KAI.  “Sia-sia kita membahas ini, bila tidak hadir pihak PT KAI. Jadi tunda saja dulu, “ucapnya.

Namun,tak lupa politisi Demokrat ini, meminta perhatian serius dari pihak Pemko Medan atas nasib masyarakat yang tinggal dikawasan pinggiran rel. “Solusi utama sebenarnya dari persoalan ini adalah dari PT KAI, tapi satu hal Pemko Medan juga harus peduli.

Lihat saja bagaimana kondisi kehidupan masyarakat pingiran rel saat ini dengan kondisi rumah yang seadanya dengan  jumlah keluarga yang terkadang harus dihuni 4 hingga 5 keluarga sebagai tempat tinggal. Miris kita melihat akan hal ini,mana wujud kepedulian Pemko Medan atas persoalan ini pada hal mereka membayar PBB dan lainya saatnya seluruh pihak peduli, “kata Parlaungan. (dna/sb~01)

Comments