DPRD Sumut Dukung Penghapusan Hutang, Muhri: Kado Terbaik HUT PDAM Tirtanadi

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo memberikan sambutan pada acara seminar penyertaan modal penghapusan hutang. Kamis (29/9) (Foto-SB/01)
Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo memberikan sambutan pada acara seminar penyertaan modal penghapusan hutang. Kamis (29/9) (Foto-SB/01)

Sentralberita| Medan~ Pemprovsu harus segera membuat Peraturan Daerah  (Perda) penyertaan modal  untuk penghapusan  hutang PDAM tirtanadi  sebesar Rp 185 milyar yang telah dikabulkan  pemerintah pusat.

” Percepatan  Perda itu harus dilakukan, jika sudah ada pasti akan kita  dukung sepenuhnya, “ujar Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhri Fauzi dalam seminar dalam seminar sehari yang diadakan PDAM bersama Pokja PDAM Tirtanadi dengan tema ‘Langkah-Langkah Percepatan Pembuatan Perda Penyertaan Modal Penghapusan Utang PDAM Tirtanadi’ di Aula Lantai IV Gedung PDAM Tirtanadi, Jl. Sisingamangaraja Medan, Kamis (29/9/2016) pagi.

“Terlebih upaya percepatan penghapusan utang yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 31/2016, ini harus segera ditindaklanjuti,”ucap Komisi C DPRD Sumut dari partai Demokrat ini.

Menurutnya, DPRD Sumut itu mitranya pemerintah. Kalau Gubsu nantinya telah menandatangani penghapusan hutang itu, DPRD Sumut siap menindak lanjutinya. “Kalau hutang PDAM Trtanadi Sumut dihapus, bagi saya kado terbaik dalam rangka HUT PDAM Tirtanadi,”ujarnya.

Tapi belum ada ada Perda masuk ke DPRD Sumut, kami menunggunya dan pasti kami prioritaskan ,Ujar Muhri seraya menagku ada lagi Perda yang juga menjadi priritas seperti Perda Perangkat Daerah.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Mujiono dan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai narasumber dalam acara tersebut, menegaskan dengan adanya rencana pemerintah dalam penghapusan pajak ini, dapat dimanfaatkan oleh pihak PDAM Tirtanadi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Dikatakannya, agar pihak Pemprovsu, PDAM Tirtanadi dengan DPRD Sumut agar secepatnya melakukan kordinasi dalam pengesahan perda.
“Kita harapkan, setelah penandatangan naskah hibah yang ditandatangani Gubsu T Erry didampingi Dirut PDAM Tirtanadi Sumatra Utara, Sutedi dengan dengan kementerian keuangan agar merampungkan Perda penghapusan hutang dalam kurun waktu sebulan.

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan dalam penghapusan hutang di tubuh PDAM Tirtanadi, satu diantaranya tidak pernah tuntas dalam melunasi hutang, hingga berimbas pada pelayanan dalam pencapaian target 10 juta sambungan air minum.

Adapun landasan hukum dalam kebijakan penghapusan hutang, diantaranya,  PMK No 31/2016 tentang penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan rekening pembangunan daerah pada PDAM.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo mengatakan bahwa penghapusan utang ini sudah masuk dalam dana hibah APBN-P 2016 yang nantinya akan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera kepada PDAM Tirtanadi sebagai penyertaan modal daerah.

“Untuk merealisasikan itu, harus disiapkan perangkat operasional dan administratif bisa direalisasikan agar kesempatan yang diberikan pemerintah pusat ini dimanfaatkan,”sebutnya.

“Ada waktu tiga bulan lagi sebelum 2016 berakhir. Pelunasannya akan menjadi penyertaan modal Pemprovsu ke PDAM Tirtanadi. Sehingga ke depan, tidak ada lagi beban cicilan utang atas Tirtanadi,” kata Sutedi.>
Adapun total pinjaman luar negeri untuk pembayaran MMUDP III pembangunan IPA Limau Manis dan perjanjian pinjaman antara pemerintah dan PDAM Tirta Deli. Posisi nilai utang Tirtanadi pada negara cut off 30 Juni 2015 senilai Rp185.120.553.000. (SB/01)

Comments

Tinggalkan Balasan