Rakor SKPD Perdana: Evaluasi Pendapatan, Serapan Anggaran dan LHP BPK

Medan, (Sentralberita)- Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi didampingi Sekretaris Daerah H Hasban Ritonga memimpin rapat koordinasi di jajaran Satuan Perengkat Kerja Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (10/6). Rapat koordinasi yang dihadiri seluruh SKPD ini merupakan yang pertama kali setelah Erry Nuradi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara oleh Presiden pada akhir Mei lalu.

Rapat koordinasi SKPD tersebut membahas tiga hal yaitu evaluasi terhadap realisasi pendapatan, serapan anggaran dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. .

Gubsu kemudian mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh SKPD sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. “Saya ucapkan terimakasih, opini WTP dari BPK adalah  hasil kerjasama kita semua, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Bagi SKPD yang mendapat teguran agar segera menindaklanjuti,” demikian Gubsu.

Gubernur juga meminta laporan realisasi pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/kota yang juga menjadi salah satu temuan BPK. Dilaporkan realiasi kekurangan DBH tahun anggaran 2015 sudah dibayarkan 100%, sedangkan realisasi pembayaran kekurangan DBH tahun 2015 sebesar 69%. Sedangkan untuk tahun berjalan belum ada realisasi. Gubsu menekankan agar pembayaran DBH segera dituntaskan. Untuk itu, Sekda Hasban mengagendakan rapat khusud tentang DBH yang akan mengundang kabuopaten/kota pada pekan mendatang.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provsu Rajali menyampaikan dari target pendapatan tahun 2016 Rp 9,973  triliun lebih, realiasasi per 31 Mei tahun 2016 mencapai Rp 4, 126 triliyun  lebih atau 41,37%. Sementara Berdasarkan data Biro Keuangan serapan anggaran SKPD dari Januari sampai dengan 7 juni  berdasarkan realisasi SP2D mencapai Rp 3,3 triliun. JIka dibandingkan target belanja Rp 9,9 triliun maka realisasi per 7 Juni mencapai 33,6% diimana jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Beberapa SKPD serapan anggaran masih terhitung sedikit karena masih dalam proses tender. (SB/01)