Konsep Otomatis

Medan, (Sentralberita)- Polemik terkait keberadaan Karaoke Milo yang beroperasi di Jalan
Sisingamangaraja simpang Jalan Juanda terus berlanjut. Kendati telah
mengeluarkan rekomendasi penutupan karaoke tersebut.

Komisi C DPRD Medan dipimpin Ketua, Anton Panggabean menggelar rapat dengar pendapat (RDP) ulang bersama manajemen Karaoke Milo dan Kepling I Kelurahan Pasar Merah
Barat, Medan Kota.
“Kita tidak mau diprovokasi karena faktor ‘X’. Kita sangat mendukung investasi di Medan. Karena itu, kita mau merunut persoalan ini,” ujar Ketua komisi C DPRD Medan, Anton Panggabean, saat memimpin rapat tersebut didampingi anggota, Zulkifli Lubis, Salman Alfarisi, Tengku Eswin, Kuat Surbakti di ruang Komisi C DPRD Medan, Senin siang.
Anggota Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi, menegaskan penutupan Karaoke
Milo harus dilakukan. Sebab, telah terjadi cacat adminitrasi dalam penerbitan izin karaoke tersebut karena melanggar Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 tentang Kepariwisataan dan Perwal Kota Medan nomor 29 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

“Sewaktu kunjungan ke Karaoke Milo, pihak Disbudpar yang diwakili Kabid,
Pak Lilik mengaku pengurusan administrasi izin tidak menyebutkan ada rumah
ibadah di seputaran karaoke tersebut. Artinya, sudah ada manipulasi
pengurusan izin. Begitu juga mengenai rekomendasi dari Lurah dan Camat,
tidak ada disebutkan. Kita menduga ada campur tangan kepling lama dalam
perizinan itu,” sebutnya menyayangkan Disbudpar tidak melakukan survey
dengan baik.

Salman menegaskan, aturan yang dibuat dalam perda dan perwal harus
ditegakkan tanpa memandang bulu. Sikap tidak tegas Pemko Medan dalam kasus
karaoke Milo, menghina lembaga DPRD Medan.

“Bukan masalah warga keberatan atau tidak, tetapi karena kita sudah letih
membuat aturan. Dilanggar tanpa ada tindakan tegas, merupakan penghinaan
lembaga DPRD. Ada aturan yang melarang pendirian tempat hiburan berdekatan rumah ibadah.(SB/01).

 

 

Comments

Tinggalkan Balasan